Katekese Umat dan Perjuangan Aspirasi Kebijakan Publik

Katekese umat dalam Gereja Katolik bukan hanya sekadar pengajaran doktrinal atau ritual, melainkan suatu proses pendidikan iman yang menyentuh seluruh hidup umat: hati, akal, kehendak, dan tindakan. Katekese memanggil umat untuk memahami iman bukan sebagai sesuatu yang abstrak, tetapi konkret, terkait dengan kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi mereka. Dalam konteks ini, perjuangan atas aspirasi kebijakan publik menjadi bagian integral dari katekese, karena aspirasi masyarakat mencerminkan keinginan untuk keadilan, martabat, dan kesejahteraan yang layak di mata Allah dan manusia.

1. Pengertian Katekese dan Dimensi Sosialnya

Menurut Pedoman Katekese 2020, katekese harus selalu menyertakan konteks lokal, budaya, dan tantangan zaman. Katekese tidak boleh dilepaskan dari realitas umat yang hidup dalam masyarakat yang kompleks dan berubah cepat. Katekese yang efektif harus mengajak umat untuk refleksi, dialog, kesadaran kritis, dan tindakan moral.

Sebagai contoh, dalam penelitian “Lonto Leok” di Manggarai, katekese dikembangkan dengan model kontesktual yang membahas pergumulan iman umat setempat, bukan hanya teori iman yang ideal tetapi juga persoalan nyata dalam kehidupan sehari-hari seperti ekonomi, lingkungan, dan keadilan sosial.

2. Umat sebagai Subjek Aspirasi Publik

Aspirasi publik adalah keinginan, tuntutan, atau harapan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah—dalam arti ini, umat sebagai warga negara ikut memiliki hak dan tanggung jawab menyuarakan aspirasi mereka, terutama ketika kebijakan publik memengaruhi kehidupan mereka sehari-hari: pendidikan, kesehatan, lingkungan, keadilan sosial, dan hak-hak masyarakat kecil.

Katekese umat mengandung unsur pendidikan politik: mengajak umat tidak hanya memahami apa itu kebijakan publik, tetapi bagaimana kebijakan itu dirumuskan, siapa yang mengambil keputusan, bagaimana prosesnya, dan bagaimana umat dapat turut serta atau minimal mengawasi dan memberi masukan. 

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan kebijakan publik sering disebut sebagai indikator keberhasilan pembangunan. Dalam konteks katekese, partisipasi ini diarahkan agar umat bukan hanya objek kebijakan, tetapi subjek yang aktif. 

3. Katekese Sebagai Sarana Kesadaran dan Kritik

Katekese bisa menjadi sarana membangun kesadaran kritis umat terhadap realitas sosial-politik di sekitarnya. Kesadaran ini meliputi pengenalan terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara, pemahaman tentang nilai keadilan, martabat manusia, dan penghormatan terhadap hukum. Misalnya, dalam Katekese Umat, ada unsur ajakan agar umat sadar akan pengalaman mereka dalam menyikapi kebijakan publik yang menimpa mereka.

Upaya ini bukan hanya memberi tahu “apa yang harus dipercaya”, tetapi juga “apa yang harus diperbuat” dalam masyarakat agar kebijakan publik menjadi adil dan sesuai aspirasi rakyat. Melalui katekese, umat diajak untuk mengamati, menilai, dan memberi kontribusi dalam perubahan. Ini termasuk memperhatikan bagaimana kebijakan dibuat—apakah partisipatif atau top-down, apakah berdampak positif bagi yang lemah atau justru memperlemah mereka.

4. Tantangan dalam Menghubungkan Katekese dengan Kebijakan Publik

Ada beberapa hambatan dalam mengintegrasikan aspirasi publik ke dalam kebijakan melalui katekese:

• Ketidaktahuan atau apatisme politik: Banyak umat yang kurang paham mekanisme kebijakan publik, sehingga sulit untuk ikut serta. Katekese harus merangkul edukasi politik agar umat mempunyai pengetahuan dasar tentang pemerintah, regulasi, partisipasi dalam demokrasi. 

• Kurangnya ruang partisipasi: Dalam banyak kasus, masyarakat tidak dilibatkan dalam tahap perencanaan kebijakan atau evaluasi. Keterbatasan akses ke informasi atau forum konsultasi menjadi pembatas.

• Dominasi kepentingan politik praktis: Politik uang, kepentingan elit, atau kepentingan partai yang mengabaikan aspirasi rakyat kecil menjadi kendala. Katekese perlu mengangkat nilai integritas, keadilan, dan keberpihakan kepada yang tertindas. PKKI IX menyebutkan bahwa katekese dalam masyarakat yang tertekan harus memberi keberanian untuk menghadapi ketertekanan dalam bidang politik, hukum, dan kemanusiaan.

• Keragaman kultur dan konteks lokal: Kebijakan publik yang sama bisa berdampak berbeda di tiap tempat. Katekese harus kontekstual, sensitif terhadap budaya lokal, aspirasi lokal, dan tantangan unik di tiap komunitas. Contoh model “Lonto Leok” menjadi relevan di Manggarai karena menyentuh konteks lokal secara langsung.

5. Perjuangan Aspirasi Kebijakan lewat Katekese: Strategi dan Contoh

Untuk memperjuangkan aspirasi kebijakan publik lewat katekese, dapat ditempuh beberapa strategi:

a) Pendidikan Politik Gerejawi
Mengadakan pelatihan, seminar, refleksi tentang iman dan politik, tentang hak warga negara, tentang bagaimana mekanisme demokrasi bekerja. Misalnya, komisi katekese bekerja sama dengan Bimas Katolik Kementerian Agama untuk memasukkan materi pendidikan politik dalam kateketik umat.

b) Membentuk Forum Dialog Umat dan Pemangku Kebijakan

Kateketik dapat memfasilitasi dialog antara umat dengan pemerintah lokal, misalnya musyawarah pembangunan desa, hearing di DPRD, konsultasi publik. Melalui dialog itu, aspirasi umat bisa terangkum dan diakomodasi dalam kebijakan resmi.

c) Penguatan Partisipasi Umat
Melibatkan umat sejak perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan. Partisipasi ini bisa dari usaha kecil di tingkat lingkungan, paroki, hingga lewat lembaga masyarakat sipil. Contoh di Paroki Hati Kudus Yesus Laham, studi menunjukkan bahwa kemandirian umat dalam partisipasi sangat mempengaruhi kesesuaian pembangunan dengan kebutuhan masyarakat.

d) Katekese Kontekstual dan Praktis

Menggunakan model yang sesuai budaya lokal, membahas masalah nyata yang dihadapi umat, bukan hanya teori atau doktrin. Seperti “Lonto Leok” di Manggarai, yang mengajak umat untuk sharing iman sambil memperhatikan persoalan sosial setempat. 

e) Pemberdayaan Kapasitas Umat
Melatih umat menjadi agen perubahan; menjadi katekis, pemimpin komunitas, wakil masyarakat dalam lembaga publik, advokat lokal. Dengan kapasitas yang baik, umat lebih mampu mengartikulasikan aspirasi secara efektif dan beretika.

6. Hasil dan Harapan: Transformasi dan Keadilan

Harapan dari katekese umat yang memperjuangkan aspirasi kebijakan publik adalah terwujudnya:

• masyarakat yang sadar iman dan sadar warga negara;

• kebijakan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal;

• keadilan sosial yang terwujud: hak-hak minoritas, kelompok rentan, masyarakat miskin diperhatikan;

• kesetaraan dalam pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, akses hukum;

• lingkungan hidup yang dijaga; dan

• gereja yang menjadi agen transformasi, bukan hanya pengikut keadaan.

Beberapa indikasi bahwa katekese sudah berjalan dalam rangka aspirasi publik adalah ketika kebijakan pemerintah daerah melibatkan konsultasi publik, ketika komunitas lokal bisa mengusulkan kebijakan, atau ketika gereja memberikan materi-politik/katekese publik sehingga umat berani menyuarakan ketidakadilan. PKKI IX misalnya mencatat bahwa upaya-kateketis seperti sosialisasi pendidikan politik, keterlibatan dalam Forum Kerukunan Umat Beragama, dan penyusunan materi pendalaman iman mempunyai efek meningkatkan kesadaran umat terhadap politik dan hukum yang adil.

Katekese umat dan perjuangan aspirasi kebijakan publik merupakan dua hal yang tak dapat dipisahkan jika iman ingin menjadi hidup dan nyata di tengah dunia. Katekese yang hanya instruksional dan ritualistis tanpa kepedulian terhadap kebijakan publik sungguh-sungguh kehilangan salah satu dimensinya yang esensial: dimensi profetik dan sosial. Sebaliknya, aspirasi publik yang tidak didasari iman akan nilai-nilai keadilan, martabat, dan solidaritas seringkali menjadi kosong atau bahkan merusak.

Gereja, melalui katekese umat, dipanggil:

1. membangkitkan kesadaran iman yang kritis dan partisipatif;

2. memfasilitasi umat agar bisa menyuarakan aspirasi mereka secara etis;

3. memastikan bahwa kebijakan publik dilandasi keadilan, kebenaran, dan kasih;

4. menjaga bahwa iman tidak dijauhkan dari konteks sosial dan politik

5. dan menjadi saksi iman yang membawa perubahan dalam masyarakat.

Dengan demikian, katekese umat bukan hanya soal “apa yang umat yakin”, tetapi “apa yang umat kerjakan” untuk Kerajaan Allah dan kebaikan bersama.

Referensi

• Pedoman Katekese 2020 ‒ Katekese: Pedoman Katekese Gereja Katolik untuk masa kini. katekese.id

• “Lonto Leok” Sebagai Praksis Katekese Kontekstual, Dr. Agustinus Manfred Habur, Gereja Lokal Manggarai. ejournal.widyayuwana.ac.id

• PKKI IX: Katekese dalam masyarakat yang tertekan – tema dan modul-kateketik. scribd

• Partisipasi umat dalam kemandirian dana di Paroki Hati Kudus Yesus Laham. stkpkbi

• Katekese umat dan peran-nya dalam kesadaran menyikapi kebijakan publik. imankatolik